Bantuan Sosial Pemerintah Indonesia Terkait Penyebaran Virus Corona
Bantuan Sosial Pemerintah Indonesia Terkait Penyebaran Virus Corona – Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyatakan, pemerintah akan menjamin perekonomian masyarakat yang terdampak wabah Covid-19. “Pemerintah juga menggerakkan semua daya untuk menjamin jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak kehidupan sosial-ekonominya agar konsumsi dan pendapatan masyarakat terjamin,” kata Fadjroel melalui keterangan tertulis, Minggu (22/3/2020).
Pemerintah menjamin perekonomian masyarakat yang terdampak dengan menggencarkan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Penerima Bantuan Iuran, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Pra-Kerja, hingga Dana Desa. Selain itu pemerintah juga memperbanyak program Padat Karya Tunai dari kementerian dan lembaga serta menjamin ketersediaan bahan pokok. slot gacor
Baca juga: UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal Tambah 6 Orang, Total Ada 38 Kasus Adapun agar roda perekonomian di dunia usaha dan masyakarat terus berputar, pemerintah membuat sejumlah kebijakan fiskal dan moneter yang melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Penjamin Simpanan. Ia menambahkan, pada intinya, pemerintah memfokuskan seluruh dumber daya negara untuk mengatasi wabah Covid-19 di Indonesia. americandreamdrivein.com
“Hal itu dibuktikan pulaa dengan merelokasi anggaran untuk aktivitas Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 serta mendorong pencairan APBD pemerintah daerah serta anggaran kementerian dan lembaga sesegera mungkin,” lanjut dia. Sebelumnya diberitakan, Bank Indonesia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020, dari 5,0-5,4 persen menjadi 4,2-4,6 persen. Proyeksi tersebut dipengaruhi adanya kasus pandemi virus corona (Covid-19) yang juga melanda Indonesia.
Pasca-berakhirnya Covid-19, pertumbuhan ekonomi 2021 diprakirakan kembali meningkat menjadi 5,2-5,6 persen. Menurut Gubernur BI, Perry Warjiyo, pulihnya perekonomian pada tahun depan, dipengaruhi upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi melalui omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dan Perpajakan.
Pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 tidak akan tumpang tindih. Selain itu, bila ada warga yang tenyata luput mendapatkan dana program Jaring Pengamanan Sosial (JPS) ini akan segera dilakukan verifikasi.
“Kami berupaya agar bantuan ini tidak sampai terjadi overlapping. Artinya, dalam satu rumah tangga tidak akan mendapatkan lebih dari satu skema bantuan,” papar Edy Priyono, Tenaga Ahli Utama Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta (8/4/2020).
Pemerintah akan memberikan bantuan kepada penerima manfaat berdasarkan nama dan alamat masing-masing sehingga akan akurat dan tepat sasaran.
KSP meminta kementerian terkait untuk melakukan penanganan exclusion error. Penanganan itu berupa orang-orang atau warga yang semestinya mendapat bantuan, tapi karena sesuatu hal mereka tidak mendapatkannya. Kepada mereka akan diberikan bantuan secepatnya setelah melalui proses verifikasi.
“Bila terjadi hal itu, kementerian atau pemprov harus segera lakukan verifikasi. Kalau ternyata mereka memang berhak mendapatkan bantuan, nama-nama mereka akan diinformasikan kepada Kemensos melalui Pemda untuk dilakukan cek agar tidak terjadi tumpang tindih,” papar Edy.
Agar bantuan tepat sasaran, warga DKI Jakarta dan sekitarnya yang berhak menerima bantuan sosial diminta tidak mudik. “Pendataan akan dilakukan pemerintah daerah, kemudian dicek oleh Kementerian Sosial agar tidak tumpang tindih,” tegas staf pengajar UI ini.
Mengenai PKH (program keluarga harapan) dan Kartu Sembako, lanjut Edy, semua data penerima manfaat tercatat di Kemensos. Demikian pula mengenai Kartu Prakerja ada mekanisme untuk menghindari overlapping, yaitu melalui sistem algoritma berbasis NIK. “Nanti mereka akan terkoneksi dengan data di Kemensos.”
Untuk bantuan ini, pemerintah telah memperluas jumlah keluarga penerima manfaat PKH dari 9,2 juta penerima menjadi 10 juta penerima. Selain itu juga memperbesar nilai manfaat, dinaikkan kurang lebih 25 persen dan penyaluran dipercepat dari 3 bulan sekali menjadi sebulan sekali.
Sedangkan, untuk penerima Kartu Sembako, pemerintah menaikkan jumlahnya dari 15,2 juta menjadi 20 juta. Pemerintah juga menaikkan nilai manfaat Kartu Sembako dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 yang akan diberikan selama 9 bulan.
Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp110 triliun yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok di tengah pandemi virus Corona ini.
“Dengan catatan, ada garis besar narasi yang perlu menjadi acuan. Semoga program bantuan ini berjalan dengan baik. Kita akan terus memonitor,” pungkas Edy.
Pandemi virus corona atau Covid-19 telah memberikan dampak ekonomi yang buruk kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Salah satunya, tenaga honorer di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. Mereka berharap, ikut mendapat jaring pengaman sosial pemerintah bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi
Salah seorang tenaga honorer di bidang pendidikan kota Tangsel mengatakan, dirinya mendapat kabar dari Lurah di salah satu daerah Tangsel bahwa bantuan sosial (bansos) yang diberikan hanya untuk 200 orang. Adapun dana yang diutamakan adalah ojek online, pedagang kecil dan progam keluarga harapan (PKH). Pria yang tidak mau disebutkan namanya ini mengatakan, dirinya dan tenaga honorer lainnya juga terkena dampak ekonomi dari pandemi virus corona.
“Walau termasuk dari tiga syarat yang menerima itu, tapi kami para tenaga honorer di Tangsel juga terkena dampaknya dari corona ini. Terlebih gaji kami dibawah upah minimum provinsi (UMP). Kami meminta kebijakan pemerintah untuk memperhatikan nasib kami juga,” ujar dia kepada Beritasatu.com, di Tangerang Selatan, Banten, Rabu (8/4/2020).
Pria yang sehari-hari bekerja sebagai pengajar di sekolah negeri Tangsel ini mengatakan, hingga saat ini dirinya dan teman-teman masih mendapat gaji bulan namun rentan karena pandemi corona. Akibat wabah virus ini, Dispora Banten mengikuti imbauan pemerintah pusat untuk menghentikan sementara segala jenis kegiatan lomba seni dan olahraga.
“Padahal, kami mendapat pemasukan tambahan dari acara-acara lomba tersebut. Namun, sekarang sepi sejak ada wabah corona. Adanya acara, lumayan buat bikin dapur ngebul,” curhat dia.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemsos) terus berupaya agar kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dapat tetap bertahan di tengah gempuran pandemi Covid-19. Termasuk lewat penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos).
Berbagai bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako bahkan telah ditambah tidak saja cakupannya, tapi juga jumlah bantuan. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan bantuan paket sembako, misalnya untuk THL di DKI dan masyarakat Bodetabek.
Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara menyatakan, pihaknya telah menyiapkan skema bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga yang tidak termasuk dalam penerima bantuan khusus yang jumlahnya sekitar 7,5 juta jiwa.
“Usulan kami di ratas dan juga disetujui oleh beliau (Presiden Joko Widodo), di luar itu semua, di luar program sembako dan PKH yang diperluas, masih ada sekitar 7,5 juta warga yang tidak mendapat apa-apa. Mohon dukungan Komisi VIII,” kata dia, dalam raker virtual dengan Komisi VIII, Selasa (7/4/2020).
Menurut Juliari, besaran bantuan yang akan diberikan yakni Rp 600.000 setiap bulan. Bantuan akan diberikan selama tiga bulan. “Akan kami berikan BLT dalam bentuk uang tunai. Nilainya Rp 600.000 per keluarga per bulan selama 3 bulan. Kebutuhan anggarannya kurang lebih Rp 13,43 triliun,” ungkap Juliari.